Kemiskinan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan bahwa ketimpangan dan kemiskinan di Indonesia telah menjadi perhatian dunia. Bahkan Bank Dunia (World Bank) telah memperingatkan tingkat gini rasio (indeks rasio ketimpangan pendapatan kelompok masyarakat) Indonesia yang terus meningkat. Untuk itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini meminta kepada seluruh jajaran menterinya agar memberikan perhatian khusus terhadap masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial di Tanah Air.

"Saya perlu mengingatkan, gini rasio kita terus menanjak dan sampai saat ini angkanya 0,41. Hal ini menjadi perhatian global dan saya kira kita sudah diinformasikan oleh Bank Dunia mengenai ini," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/12/2015). Dia menuturkan, pemerintah melalui kerangka pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), telah terlibat dalam perumusan target dan indikator dalam rangka SDGs yang sebelumnya Millennium Development Goals (MDGs)

"Saya melihat prioritas nasional sejalan dengan komitmen tujuan pembangunan yang berkelanjutan, sehingga yang perlu kita lakukan adalah menjalankan prioritas nasional yang efektif," lanjutnya. Menurutnya, pemerintah harus memfokuskan penanggulangan kemiskinan dengan memperkuat daya beli masyarakat miskin. Mantan Walikota Solo ini pun mengingatkan pada semua kementerian terkait dengan hal ini, terutama Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro untuk kondisi transfer kas (conditional cash transfer).

"Yang saya lihat di Brazil 1% dari GDP (growth domestic product) mereka‎. Tapi kalau kita sekarang ini conditional cash transfer, jadi jika kita mau cepat mengatasi masalah kemiskinan, kurang lebih berarti Rp110 triliun. Tolong ini menjadi catatan untuk bahan kita pada tahun berikut," tandasnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penduduk Indonesia yang masih hidup di bawah garis kemiskinan hingga September 2015 mencapai 28,51 juta atau 11,13% dari total penduduk Indonesia. Namun, jika dibanding periode September 2014 angka terus meningkat.

Kepala BPS Suryamin menyebutkan, pada periode September 2014 jumlah penduduk miskin masih sekitar 27,73 juta jiwa‎ atau 10,96% dari penduduk Indonesia. Dibanding September 2015, jumlah penduduk miskin meningkat sekitar 780 ribu jiwa. Menurutnya, cukup tingginya lonjakan angka kemiskinan dibanding September 2014 lantaran harga komoditas beras yang naik. Selain itu, pada periode tersebut gejolak perekonomian global belum terjadi.

"Harga beras meningkat, sehingga garis kemiskinan masih meningkat dibanding September 2014, dan gejolak perekonomian global juga belum terjadi pada September 2014," katanya di Gedung BPS, Jakarta, Senin (4/1/2015).

Suryamin menambahkan, harga bahan bakar minyak (BBM) pada periode Januari 2014 hingga September 2014 juga belum mengalami kenaikan. Kenaikan harga BBM baru terjadi pada November 2014, sehingga angka kemiskinan kala itu belum cukup melonjak. "Setelah kondisi BBM naik, terus ada bantuan sosial untuk pendidikan, raskin juga masih ada, dan bantuan sosial lainnya. Sehingga untuk 2015, dari Maret ke September ada penurunan (angka kemiskinan)," jelasnya.

Suryamin menuturkan, jumlah penduduk miskin secara total ‎menurun 80 ribu orang dibanding Maret 2015. "‎Dibanding Maret 2015 terjadi penurunan (angka kemiskinan) secara total. Menurun 80 ribu orang. Sehingga persentasenya menurun dari 11,22% jadi 11,13%," ujarnya. Dia mengatakan, penurunan ini terjadi baik di perkotaan maupun di pedesaan. Di perkotaan, jumlah penduduk miskin menurun sekitar 30 ribu orang. Pada Maret 2015, penduduk miskin mencapai 10,65 juta orang dan kini menjadi 10,62 juta orang.‎ Sementara di pedesaan dari 17,94 juta orang turun menjadi 17,89 juta orang.

Kendati menurun, lanjut Suryamin, namun penurunan angka kemiskinan tersebut sangat tipis sekali. Oleh sebab itu, harus ada strategi khusus untuk mengurangi angka kemiskinan tersebut.

"‎Karena karakteristik penduduk miskin yang sekarang itu di antaranya sebagian besar di sektor pertanian sebagai buruh sekitar 54%," imbuhnya. Tak hanya itu, tipisnya penurunan angka kemiskinan juga disebabkan karena kepala rumah tangga sebagian besar berada di usia sekitar 50 tahun dengan pendidikannya mayoritas tidak tamat sekolah dasar. Selain itu, jumlah anggota rumah tangga yang harus ditanggung cukup banyak, antara empat hingga lima orang. "‎Jadi karakteristik itu, penurunan kemiskinan itu harus ada strategi khusus. Usianya 50 tahun, makanya dengan adanya raskin, atau cash yang diberikan, dan kesehatan gratis itu membantu‎," tandasnya.

Pemerintah, kata dia menggunakan pendekatan masyarakat miskin yang bekerja di sektor pertanian dan perkebunan di berbagai wilayah perbatasan. "Tingkat kemiskinan menurun tapi memang tidak signifikan," kata Yanti, Selasa (23/12), dalam seminar Indonesia Poverty Outlook 2015. Diakuinya perlu usaha yang luar biasa untuk mengentaskan kemiskinan. Banyaknya program yang belum tepat sasaran menjadi beberapa faktor yang menyebabkan pengentasan kemiskinan menjadi hal yang tidak mudah.

Belum lagi, Indonesia masih memiliki 100 kabupaten/kota yang indeks kesejahteraannya masih rendah. Lokasi ini terkonsentrasi di wilayah Indonesia timur meskipun secara jumlah penduduk miskin banyak terdapat di pulau Jawa. Ke depan, kata dia pemerintah akan berupaya menciptakan lapangan kerja, terutama di wilayah Indonesia timur.

Dia mengatakan, pemerintah akan membuat skema baru untuk mengentaskan kemiskinan. Pemerintah mengatakan, pembangunan di wilayah Indonesia timur akan menjadi prioritas. Perluasan perlindungan sosial dan pelayanan sosial masih menjadi isu mendasar, misalnya perihal tercukupinya layanan kesehatan dan pendidikan.

Namun diakuinya, berbagai bantuan seperti Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang menjadi salah satu instrumen pengentasan kemiskinan belum semuanya efektif diberikan. Pasalnya, meskipun bantuan siswa miskin cukup besar tetapi tidak sampai 25 persen masyarakat mau memanfaatkan hal ini. "Perlu ada treatment khusus agar mereka (penduduk miskin) mau membawa anaknya kepada sistem pendidikan, ini tidak mudah karena aparat tentu sudah berusaha," kata dia.

Menurutnya, pemerintah saat ini sedang mematangkan skema baru agar bantuan program kemiskinan bisa dimanfaatkan dengan baik. Selanjutnya, pemerintah juga akan mengevaluasi empat klaster pengentasan kemiskinan yang selama ini sudah dibuat. Misalnya, dalam hal pengentasan kemiskinan berbasis UMKM dalam bentuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Selama ini ternyata KUR belum menyasar 40 persen penduduk dengan penghasilan terendah.  Sebanyak 50 persen dana KUR dimanfaatkan oleh masyarakat kelas menengah. Sisanya baru dimanfaatkan untuk usaha kecil dan mikro. Alhasil, bukan masyarakat dengan penghasilan terendah yang terbantu melalui program ini.

Menurutnya, pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 juga akan menjamin pembukaan izin usaha untuk sektor mikro akan dilakukan secara gratis. Perpres yang ditandatangani pada bulan September lalu ini masih dalam tahap sosialiasi. Nantinya pelaku usaha mikro akan bisa membuka usaha dengan gratis sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan, sepenti pelaku usaha mikro harus bankable. "Misalnya, aspek kelayakan karena sekarang banyak juga KUR digunakan untuk sektor ritel, bukan sektor produksi," katanya.

Daftar Pustaka:

http://m.republika.co.id/berita/koran/pareto/15/01/02/nhjny6-tantangan-kemiskinan-pada-2015

http://googleweblight.com/?lite_url=http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/09/15/190251226/Kemiskinan.Maret.2015.Lebih.Parah.Ketimbang.Tiga.Tahun.Lalu&ei=MuXMQGLO&lc=id-ID&geid=8&s=1&m=651&ts=1453040020&sig=ALL1Aj4QE27XUEppNJxNZGLBB6Q_QAYSpA

http://googleweblight.com/?lite_url=http://ekbis.sindonews.com/read/1074259/34/angka-kemiskinan-meningkat-tembus-28-51-juta-orang-1451890507&lc=id-ID&geid=8&s=1&m=651&ts=1453040141&sig=ALL1Aj6w2NpYZU6Y-Fzt5UEIzCEYNCCFIQ

http://googleweblight.com/?lite_url=http://ekbis.sindonews.com/read/1074683/33/target-pdb-5-3-dinilai-tak-akan-signifikan-kurangi-kemiskinan-1452005918&lc=id-ID&geid=8&s=1&m=651&ts=1453040141&sig=ALL1Aj7Pa_BYvuq0-87lIOh9UBFGstJKFQ

http://googleweblight.com/?lite_url=http://ekbis.sindonews.com/read/1071845/34/kemiskinan-ri-disorot-dunia-jokowi-peringatkan-jajaran-menteri-1450868015&lc=id-ID&geid=8&s=1&m=651&ts=1453040141&sig=ALL1Aj44W7du9htaaERBDuMgBAu7XPXPTg